KETAPANG,Kalbar.siberinews.com
Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni, M.A., Ph.D., melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dalam rangka meninjau upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), rapat koordinasi percepatan pengendalian Karhutla, serta peninjauan konservasi satwa liar. Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa (8/9/2026), dengan rangkaian kegiatan diawali dari kedatangan rombongan di Bandara Rahadi Oesman Ketapang.
Kedatangan Menteri Kehutanan RI beserta rombongan disambut oleh Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., Danrem 121/ABW Brigjen TNI Purnomosidi, S.I.P., M.A.P., M.Han., Dandim 1203 Ketapang Letkol Inf. Zulkarnaen Galib, S.H., Ketua DPRD Ketapang Ahmad Sholeh, S.T., Kepala BPBD Ketapang Yunifar Purwantoro, S.STP., M.M., serta unsur terkait lainnya. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris S.H., S.I.K., M.I.K., CPHR diwakili oleh Wakapolres Ketapang Kompol Hoerrudin, S.I.K., M.H., yang turut mengikuti seluruh rangkaian kunjungan kerja.
Usai penyambutan, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Desa Tanjung Pura, Kecamatan Muara Pawan, untuk melakukan pengecekan langsung terhadap lahan yang terbakar serta koordinasi di Kantor PT. Mohairson Pawan Khatulistiwa (MPK). Kegiatan kemudian dilanjutkan menuju arah Desa Mayak guna meninjau kondisi lahan yang terdampak Karhutla secara langsung di lapangan.
Selanjutnya, rombongan tiba di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dan melaksanakan rapat koordinasi bersama unsur Forkopimda serta instansi terkait. Dalam rapat tersebut dibahas berbagai langkah percepatan pengendalian Karhutla, termasuk penguatan personel, sarana dan prasarana, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC), pembangunan sumber air, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta upaya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.
Mewakili Kapolres Ketapang, Wakapolres Ketapang Kompol Hoerrudin menyampaikan bahwa Polres Ketapang terus berkomitmen mendukung pemerintah dalam penanganan dan pencegahan Karhutla. “Polres Ketapang saat ini telah menangani 17 laporan polisi terkait Karhutla dengan enam tersangka yang telah diamankan. Selain itu, kami juga mendapatkan tambahan BKO personel Brimob sebanyak 60 personel yang telah dibagi untuk memperkuat penanganan di Kecamatan Muara Pawan, Kendawangan, Matan Hilir Utara dan Matan Hilir Selatan,” ujarnya.
Wakapolres menambahkan, jajaran Polres Ketapang juga terus melakukan berbagai langkah pencegahan dan penanganan di lapangan, di antaranya pembangunan sumur bor pada lokasi yang sulit mendapatkan sumber air, memperbanyak embung, memperpanjang kanal air, serta meningkatkan patroli untuk mengantisipasi adanya pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan pembakaran lahan. Polres Ketapang juga menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak Karhutla serta mendukung kegiatan penyediaan air bersih bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Wakapolres Ketapang menegaskan bahwa penanganan Karhutla membutuhkan sinergi dan kerja sama seluruh pihak, mulai dari pemerintah, TNI-Polri, perusahaan, instansi terkait hingga masyarakat. “Kami siap mendukung kebijakan dan arahan Menteri Kehutanan serta pemerintah daerah dalam upaya menekan Karhutla di Kabupaten Ketapang. Pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama, termasuk meningkatkan patroli, edukasi masyarakat dan penegakan hukum, sehingga kejadian Karhutla dapat diminimalisir dan masyarakat dapat terlindungi dari dampaknya,” pungkasnya.
Sopian koto
